Dampak Peristiwa Menyayat Hari Kepergian Bayi Debora

Kepedihan kepergian bayi Debora untuk selama-lamanya masih dirasakan oleh orang tuanya, namun tak hanya orang tua Debora yang merasakan kepedihan tersebut, banyak pihak yang turut merasakan kepedihan yang mendalam atas kepergian putri kecil tersebut. Banyak pihak yang menyanyangkan hal ini terjadi karena hanya terbentur biaya nyawa manusia jadi tumbalnya. Hal ini nampaknya berdampak kepada rumah sakit yang menangani Debora.

 

DPR ancam tak berikan anggaran kepada Kemenkes

Dampak dari kepergian Debora membuat komisi IX meminta kepada kementrian kesehatan menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap rumah sakit yang menangani Debora yang menyebabkan meninggalnya Debora. Wakil komisi IX Saleh Partaonan menyampaikan kasus tersebut harus dapat diselesaikan. Bahkan komisi IX menggelar rapat mendengar pendapat (RDP bersama menteri kesehatan (Nia Moeloek).

 

Keseriusan DPR meminta pihak Kementrian kesehatan mengusut tuntas kasus tersebut kabarnya akan berdampak kepada pembahasan anggaran Kemenkes untuk APBN tahun depan. Komisi IX dengan tegas menyatakan tak akan membahas anggaran untuk Kemenkes 2018 jika tak bisa menangani persoalan yang dialami Debora hingga meregang nyawa tanpa perawatan yang layak. Harusnya pembahasan anggaran untuk kemenkes dilakukan pada 11/9/2017, namun tak dilakukan rapat dilakukan justru lebih banyak membahas mengenai kejadian yang terjadi kepada bayi Debora.

 

Penilaian Komisi IX, pihak RS tersebut diduga sengaja melalaikan sejumlah ketentuan dalam undang-undang termasuk undang-undang no 36 ayat 1 dan 2 tahun 2009 tentang kesehatan yang intinya menegaskan jika kondisi darurat maka fasilitas kesehatan harus diberikan untuk menyelamatkan pasien. Hal tersebut berlaku baik Swasta maupun pemerintah dilarang untuk menolak pasien ataupun meminta DP. Ujar Saleh.

 

Meskipun begitu, anggota komisi IX tetap memberi kesempatan kepada Kemenkes bisa menyelesaikan persoalan tersebut yang terdiri dari beberapa unsur kemenkes,  BPJS kesehatan serta badan pengawas RS. Sehingga sanksi yang akan diberikan jika terbukti lalai akan objektif Karen berdasarkan fakta.

 

Saleh juga menambahkan jika seharusnya pihak RS bisa mentaati aturan-aturan fasilitas kesehatan untuk memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik kepada masyarakat dan tetap pada jalur layanan kemanusiaan bahkan harus menjauhkan kesan untuk mengejar finansial bagi RS.

 

Perbaikan kemenkes untuk RS dalam penyelesaian kasus Debora

Dirut Jendral pelayanan kesehatan Kemenkes (Bambang Wibowo) menyampaikan jika Kemenkes akan melakukan penelusuran kepada RS, petugas Medis dan Manajemen yang memberikan layanan kepada bayi Debora. Penyelesaikan tersebut dilakukan oleh Tim kesehatan, perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia, badan pengawas RS dan dinkes DKI Jakarta.

 

Tim kemenkes akan melakukan audit yang mendalam kepada RS serta keluarga bayi Debora, Dirut RS yang bersangkutan akan membuat sebuah surat pernyataan berisi kesediaan dalam memberi layanan yang bermutu, aman efektif dan anti diskriminasi. Selanjutnya Kemenkes meminta pihak RS yang bersangkutan menyatakan bahwa pihaknya bersedia menjalankan fungsi sosial yang tanpa meminta uang muka.

 

Pihak Kemenkes juga meminta jika pihak RS harus melaksanakan atau memberikan sistem rujukan secar benar dan Kemenkes juga meminta kepada pihak RS yang bersangkutan untuk bersedia mematuhi aturan standar layanan di RS. Bambang juga menegaskan jika RS yang bersangkutan harus segera memperbaiki sistem informasi domino qiu qiu sehingga tak terjadi kelalaian dikemudian hari.

 

Dan pihak kemenkes juga meminta pihak Rumah sakit yang bersangkutan harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua bayi Debora sebagai DP yang telah masuk ke bagian administrasi rumah sakit tersebut walaupun tak bekerjasama dengan BPJS (bandan penyelenggara jaminan sosial).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *