Pengacara Klaim Kim Jong-Un Mengemis Guna bisa Bertemu Trump

Rudy Giulani, pengacara Presiden Trump, mengklaim bahwa Pimpinan Korea Utara, Kim Jong-Un memohon untuk dapat bertemu dengan presiden AS yang kontroversial tersebut saat rencana pertemuannya dikabarkan akan dilangsungkan di Singapura dibatalkan.

Pertemuan Akan dibatalkan

Trump sendiri direncanakan bertemu dengan Kim untuk kali pertamanya di Singapura pada hari Selasa (12/6) minggu depan. Rencana tersebut sempat bakal dibatalkan oleh pihak Amerika Serikat setelah kembali adanya ketegangan yang terjadi antara dua negara tersebut.

“Pertama mereka mengatakan bakal berperang nuklir dengan kami, mereka juga bilang akan mengalahkan kami dalam perang itu. Kemudian, kami mengatakan tak mau mengadakan pertemuan tersebut dalam situasi seperti itu,” ungkap Giuliani dilansir dari CNN Indonesia pada hari Kamis (7/6).

“Setelah itu, Kim Jong-Un kembali dan juga bersuju demi hal itu(pertemuan dengan Trump) tepatnya posisi seperti yang anda inginkan.”

Giuliani juga mengatakan pertemuan puncak nanti akan menempatkan AS ‘di atas angin.’ Salah satu fokus AS di dalam pertemuan nantinya adalah memastikan bahwa Korut bersedia melucuti senjata nuklirnya secara utuh dan bisa diverifikasi. Akan tetapi sampai saat ini, Kim belum juga menunjukkan kemauan untuk mengikuti keinginan tersebut.

Meskipun di awal kesannya ngotot , minggu lalu Trump menegaskan kembali bahwa pertemuannya dengan Kim Jong-Un nantinya akan menjadi awal dialog AS-Korut. Ia juga memperkirakan AS tak akan bisa mencapai semua tujuan di dalam pertemuan perdananya dengan Kim Jong Un nanti.

“Saya rasa ini adalah pertemuan perkenalan dengan beberapa tambahan, dan itu bisa jadi hal yang amat positif,” ujar Presiden Trump. Sejumlah pejabat tinggi As bahkan sedang mempersiapkan rencana pertemuan hari kedua antara Kim-Trump apabila kedua pemimpin judi online tersebut bersedia melanjutkan diskusi di Singapura.

AS Siapkan Pertemuan Hari Kedua Kim-Trump

Pejabat-pejabat Amerika Serikat diberitakan sudah mempersiapkan pertemuan hari kedua untuk Trump dan Kim Jong-Un yang bertempat di Singapura, seandainya kedua pemimpin tersebut memutuskan melanjutkan diskusi mereka.

Kedua pemimpin negara itu dijadwalkan bertemu untuk kali pertamanya besok Selasa (12/6) dan Trump rencananya bakal pulang pada hari berikutnya. Akan tetapi sejumlah pejabat AS sudah membentuk  rencana kontingensi yang mana memungkinkan kedua belah pihak melanjutkan diskusi lebih dari 1 hari, termasuk juga menyiapkan ruang pertemuan pada hari keduanya.

Dilansir dari CNN Indonesia, pada hari Kamis, ada sumber anonim yang menyebutkan bahwa Juru Bicara Gedung Putih menolak memberikan komentar saat ditanyai soal informasi itu. Belum begitu jelas apakah Presiden Trump mau menjalani pertemuan 2 hari dengan Kim, namun dia selama ini menunjukkan fleksibilitas negosiasi dan juga menekankan bahwa ia berencana bahwa ia ada rencana mengikuti instingnya ketika menegosiasi pihak Korut.

Pertemuan minggu depan bakal jadi pertama kalinya pemimpin yang menjabat kedua negara itu bertatap muka. Selama ini AS menekankan keinginannya, yaitu denuklirisasi Korea Utara dengan utuh dan bisa diverifikasi. Akan tetapi menjelang pertemuan, keinginan Kim memenuhi hal itu masih dipertanyakan dan juga para pejabat AS menekankan semuanya tergantung juga pada keputusan Kim.

Meskipun memungkinkan pertemuan pada hari kedua, pihak Amerika Serikat sejauh ini khawatir membesarkan ekspektasinya atas hal yang mungkin dicapainya dari pertemuan pertama Trump dan juga Kim.

Presiden AS pasalnya mengamini pada pekan yang lalu, saat ia menegaskan pertemuan ini bakal jadi awal dialog dengan Korea Utara dan juga kemungkinan ia tidak akan mencapai semua tujuannya di pertemuan pertama.

Penetapan Dua Pimpinan Allianze Sebagai Tersangka

Asuransi terutama di Indonesia memang menjadi salah satu hal yang sudah banyak dimiliki oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang mengerti keuntungan dan fungsi mempunyai asuransi bagi diri sendiri maupun untuk keluarga mereka. Tapi meskipun begitu menetapkan dan memilih sebuah perusahaan asuransi bukanlah hal yang mudah karena banyak juga yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satunya adalah kasus yang belum lama ini terjadi tentang klaim asuransi nasabah yang dipersulit oleh pihak perusahaan asuransi.

Menurut beberapa sumber pada hari Kamis tepatnya pada tanggal 28 September 2017 pihak Polda Metro Jaya telah menetapkan dua orang petinggi PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai tersangka. Dua petinggi tersebut yaitu Direktur Utama Joaching Wessling dan Manager Claim Yuliana Firmansyah.

Awal Mula Kasus

Menurut pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada salah satu media berita Indonesia, Penetapan dua petinggi PT Asuransi Allianz Indonesia oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tersebut karena terkait dengan kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang sebelumnya telah dilaporkan oleh dua orang nasabah dari Asuransi Allianz. Pernyataan tersebut dikatakan pada hari rabu tanggal 27 September 2017 kemarin.

Dia juga menambahkan bahwa ada dua laporan yang sudah masuk ke Polda metro jaya dalam kasus tersebut dimana korban pertamanya yaitu Irfanius Al gadri dan korban kedua adalah Indah Goena Nanda. Keduanya dikabarkan melapor ke polisi lantaran merasa bahwa mereka dipersulit dalam malkukan klaim asuransi mereka. Saat keduanya melakukan klaim asuransi mereka, pihak Pt Asuransi Allianz Indonesia justru menolak klaim mereka dengan alasan bahwa mereka tidak bisa memenuhi persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak asuransi. Tapi menurut keterangan para korban persyaratan yang diminta oleh pihak asuransi Allianz sulit dipenuhi karena menurut mereka hal tersebut diluar kemampuan mereka. Dari situlah kemudian ada dugaan bahwa persyaratan yang diminta pihak asuransi hanyalah sebuah cara dari Allianz untuk menolak klaim para nasabah.

Dalam kasus dipersulitnya klaim asuransi para korban tersebut para tersangka dijerat dengan Pasal 8 ayat 1 huruf (F), Pasal 10 huruf (C), dan Pasal 18 juncto Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 63 huruf (F) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggapan Pihak Allianz Terkait Penetapan Tersangka Dua Pimpinannya

Mengenai penetapan dua Pimpinan PT Asuransi Allianz tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Head of Corporate Communication Asuransi Allianz Life Indonesia Andrian DW mengatakan bahwa perusahaan menghormati para nasabah untuk pengajuan klaim. Dalam hal ini perusahaan selalu mengacu kepada peraturan yang ada untuk menanggapi pengajuan klaim dari para nasabah.

Dia juga menambahkan bahwa PT Allianz senantiasa selalu menghormati hak para nasabahnya terutama terkaut dengan manfaat klaim asuransi. Mereka selalu bertindak sesuai dengan ketentuan di dalam polis dan seturut hukum seerta peraturan yang berlaku. Selain itu seluruh permohonan dan keberatan dari nasabah juga diperlukan sesuai dengan hal tersebut. Namun meski begitu pihak perusahaan belum mau mengomentari terkait dengan penetapan tersangka dua petinggi Allianz tersebut.

Mereka juga mengatakan bahwa pihak Allianz masih belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengenai proses penetapan dua petinggi perusahaan judi togel tersebut. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka sudah selalu berusaha menjaga aturan dan sudah berusaha melindungi pelanggan mereka.

Butuh 13 Ribu Orang, Pendaftaran Sukarelawan ASIAN Games 2018 Dibuka

Setahun jelang event olahraga akbar tingkat Asia, ASIAN Games 2018 digelar di Indonesia, berbagai persiapan pun mulai dikebut. Terbaru, Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) akhirnya membuka secara resmi pendaftaran volunteer alias sukarelawan untuk ASIAN Games 2018.

 

Pengumuman INASGOC ini memang sudah jadi hal yang dinanti-nanti oleh banyak masyarakat Indonesia. Sebagai ajang besar tingkat Asia yang mempertemunkan puluhan negara, tak sedikit warga masyarakat ingin jadi saksi hidup event olahraga yang pernah menyambangi Indonesia pada tahun 60-an itu. Membutuhkan 13 ribu total sukarelawan, untuk mendaftar jadi volunteer pun hanya perlu masuk ke situs resmi Asian Games yakni asiangames2018.id.

 

Ada Empat Posisi Untuk Sukarelawan

 

Diumumkan langsung oleh Ketua INASGOC yakni Erick Thohir pada hari Senin (18/9) kemarin, proses rekruitment belasan ribu sukarelawan ini akan dikelompokkan dalam beberapa kategori. Di mana para peminat bisa memilih untuk menjadi asisten protokol, asisten National Olympic Committee (NOC), liaison officer dan work force.

 

Presiden klub Inter Milan itupun menjelaskan kalau masing-masing posisi memiliki tugas berbeda. Di mana untuk asisten protokol akan bertugas mendampingi tamu-tamu VVIP seperti kepala negara, International Olympic Committee (ICO), keluarga Olympic Council of Asia serta pejabat tinggi. Lalu asisten NOC akan mendampingi tamu VIP dan delegasi dari negara-negara peserta Asian Games.

 

Dua posisi terakhir yakni liaison officer akan bertugas memberikan informasi kepada para delegasi, tamu atau pengunjung yang membutuhkan bantuan seperti fasilitas bandara, hotel, venue, perkampungan atlet hingga katering. Sementara work force akan membantu dalam penyelenggaraan pertandingan di setiap lokasinya, seperti dilansir Detik.

 

Untuk menentukan kualifikasi dan posisi para sukarelawan akan diperoleh dari pilihan para pendaftar dan seleksi panitia yang mencakup tes psikologis. Ada dua tahapan pendaftaran yakni periode pertama 18 September – 23 Oktober untuk sukarelawan pada test event dan periode Desember 2017 untuk sukarelawan yang bertugas pada ASIAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

 

Pendaftaran Gratis dan Bisa Untuk WNA

 

Menawarkan kesempatan bergabung dalam event yang luar biasa besar, tak heran kalau kemampuan berbahasa asing menjadi salah satu hal yang diwajibkan oleh INASGOC. Yang membuat banyak calon sukarelawan TOGEL HONGKONG berseri-seri adalah jaminan jika tak perlu adanya biaya apapun kala mendaftar alias gratis. Hal ini terpaksa diperjelas oleh bos Mahaka Grup itu karena mulai banyak bermunculan rumor pungutan liar dalam proses rekrutmen sukarelawan.

 

“Jadi pendaftaran sukarelawan ini gratis. Saya menerima sms tentang adanya pungutan biaya lima puluh ribu rupiah, itu tidak ada sama sekali. Register ini free dan tentunya para volunteer ini nantinya akan kami berikan fasilitas transportasi, uang makan serta hal-hal lain seperti baju dan sepatu,” lanjut Erick.

 

Bukan cuma memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia, rupanya sukarelawan ASIAN Games 2018 juga memberikan kesempatan kepada Warga Negara Asing (WNA). Hanya saja jumlah WNA yang diberikan cuma 10-30% dari total keseluruhan sukarelawan. Syarat WNA yang bisa mendaftar pun harus sudah tinggal lama di Indonesia seperti kaum ekspatriat. Jadi gimana, apakah di antara kamu ada yang sudah begitu bersemangat dan mempersiapkan diri menyambut ASIAN Games 2018? Tentunya kesempatan menjadi volunteer adalah salah satu hal emas yang belum tentu bisa terulang dalam belasan tahun ke depan.

Dampak Peristiwa Menyayat Hari Kepergian Bayi Debora

Kepedihan kepergian bayi Debora untuk selama-lamanya masih dirasakan oleh orang tuanya, namun tak hanya orang tua Debora yang merasakan kepedihan tersebut, banyak pihak yang turut merasakan kepedihan yang mendalam atas kepergian putri kecil tersebut. Banyak pihak yang menyanyangkan hal ini terjadi karena hanya terbentur biaya nyawa manusia jadi tumbalnya. Hal ini nampaknya berdampak kepada rumah sakit yang menangani Debora.

 

DPR ancam tak berikan anggaran kepada Kemenkes

Dampak dari kepergian Debora membuat komisi IX meminta kepada kementrian kesehatan menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap rumah sakit yang menangani Debora yang menyebabkan meninggalnya Debora. Wakil komisi IX Saleh Partaonan menyampaikan kasus tersebut harus dapat diselesaikan. Bahkan komisi IX menggelar rapat mendengar pendapat (RDP bersama menteri kesehatan (Nia Moeloek).

 

Keseriusan DPR meminta pihak Kementrian kesehatan mengusut tuntas kasus tersebut kabarnya akan berdampak kepada pembahasan anggaran Kemenkes untuk APBN tahun depan. Komisi IX dengan tegas menyatakan tak akan membahas anggaran untuk Kemenkes 2018 jika tak bisa menangani persoalan yang dialami Debora hingga meregang nyawa tanpa perawatan yang layak. Harusnya pembahasan anggaran untuk kemenkes dilakukan pada 11/9/2017, namun tak dilakukan rapat dilakukan justru lebih banyak membahas mengenai kejadian yang terjadi kepada bayi Debora.

 

Penilaian Komisi IX, pihak RS tersebut diduga sengaja melalaikan sejumlah ketentuan dalam undang-undang termasuk undang-undang no 36 ayat 1 dan 2 tahun 2009 tentang kesehatan yang intinya menegaskan jika kondisi darurat maka fasilitas kesehatan harus diberikan untuk menyelamatkan pasien. Hal tersebut berlaku baik Swasta maupun pemerintah dilarang untuk menolak pasien ataupun meminta DP. Ujar Saleh.

 

Meskipun begitu, anggota komisi IX tetap memberi kesempatan kepada Kemenkes bisa menyelesaikan persoalan tersebut yang terdiri dari beberapa unsur kemenkes,  BPJS kesehatan serta badan pengawas RS. Sehingga sanksi yang akan diberikan jika terbukti lalai akan objektif Karen berdasarkan fakta.

 

Saleh juga menambahkan jika seharusnya pihak RS bisa mentaati aturan-aturan fasilitas kesehatan untuk memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik kepada masyarakat dan tetap pada jalur layanan kemanusiaan bahkan harus menjauhkan kesan untuk mengejar finansial bagi RS.

 

Perbaikan kemenkes untuk RS dalam penyelesaian kasus Debora

Dirut Jendral pelayanan kesehatan Kemenkes (Bambang Wibowo) menyampaikan jika Kemenkes akan melakukan penelusuran kepada RS, petugas Medis dan Manajemen yang memberikan layanan kepada bayi Debora. Penyelesaikan tersebut dilakukan oleh Tim kesehatan, perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia, badan pengawas RS dan dinkes DKI Jakarta.

 

Tim kemenkes akan melakukan audit yang mendalam kepada RS serta keluarga bayi Debora, Dirut RS yang bersangkutan akan membuat sebuah surat pernyataan berisi kesediaan dalam memberi layanan yang bermutu, aman efektif dan anti diskriminasi. Selanjutnya Kemenkes meminta pihak RS yang bersangkutan menyatakan bahwa pihaknya bersedia menjalankan fungsi sosial yang tanpa meminta uang muka.

 

Pihak Kemenkes juga meminta jika pihak RS harus melaksanakan atau memberikan sistem rujukan secar benar dan Kemenkes juga meminta kepada pihak RS yang bersangkutan untuk bersedia mematuhi aturan standar layanan di RS. Bambang juga menegaskan jika RS yang bersangkutan harus segera memperbaiki sistem informasi domino qiu qiu sehingga tak terjadi kelalaian dikemudian hari.

 

Dan pihak kemenkes juga meminta pihak Rumah sakit yang bersangkutan harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua bayi Debora sebagai DP yang telah masuk ke bagian administrasi rumah sakit tersebut walaupun tak bekerjasama dengan BPJS (bandan penyelenggara jaminan sosial).