Perang Ekonomi AS dan Cina di Papua Nugini

Perang Ekonomi AS dan Cina di Papua Nugini

Perang Ekonomi AS dan Cina di Papua Nugini Merupakan Persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina terus terjadi. Kali ini, medan yang menjadi

Perang ekonomi mereka adalah Papua Nugini. Amerika, untuk melawan hegemoni Cina di Papua Nugini, berencana untuk mengucurkan dana investasinya di bidang pembangunan jaringan listrik. Amerika terlihat sangat serius untuk merealisasikan rencana ini.

Salah Satu Perang Ekonomi AS dan Cina Akan Bangun Jaringan Listrik

AS dan sekutu kunci Pasifik-nya pada hari Minggu mengumumkan rencana untuk membangun jaringan listrik di Papua Nugini.

Upaya terbaru ini mereka lakukan untuk melawan pengaruh China yang tumbuh dengan pesat di wilayah tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, Australia, Jepang, dan Selandia Baru bergabung dengan AS menandatangani perjanjian kemitraan,

Dimana bertujuan untuk menghubungkan listrik kepada 70 persen penduduk pada tahun 2030.

Proyek ini akan memerlukan “investasi skala besar baik oleh sektor publik dan swasta,” menurut pernyataan yang dirilis di ibukota, Port Moresby, di mana para pemimpin menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik.

Proyek ini merupakan bagian dari dukungan yang lebih luas dan kuat oleh administrasi Trump.

Untuk melemahkan pengaruh dan kekuatan ekonomi dan diplomatik Tiongkok ke kawasan Indo-Pasifik serta menawarkan alternatif lain selain apa yang ditawarkan oleh Presiden Xi Jinping.

Namun, jumlah uang yang ditawarkan oleh AS dan sekutunya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan rencana pinjaman infrastruktur Xi di kawasan tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Morgan Stanley, mungkin dana pinjaman infrastruktur tersebut berjumlah $ 1,3 triliun pada tahun 2027.

Tentu saja, ini seharusnya menjadi fokus pemerintah Amerika dan sekutunya jika ingin bersaing di Papua Nugini.

Perang Ekonomi AS dan Cina Semakin Kritis Dalam Proyek Cina

Di depan para pemimpin bisnis pada KTT CEO APEC pada hari Sabtu,

Wakil Presiden Mike Pence mengatakan bahwa negara-negara yang ditawarkan AS di wilayah tersebut mendapatkan “pilihan yang lebih baik” daripada (pinjaman dari) Cina.

Dia memperingatkan agar tidak mengambil pinjaman China yang tidak jelas tujuan utamanya.

Dia berpendapat bahwa AS “tidak menenggelamkan mitra ke dalam lautan utang” atau menawarkan “sabuk yang mencekik atau jalan satu arah” (Belt-and-Road Initiative).

Tidak sedikit yang mengatakan strategi Cina tersebut adalah jebakan untuk membuat negara peminjam terjebak dalam kubangan hutang.

Namun, Xi sendiri menegaskan dalam pidatonya di APEC, jika Inisiatif Belt-and-Road, “bukan jebakan”. Hanya saja, kebijakan Xi dianggap akan merugikan negara penerima dana pinjaman.

AS telah semakin kritis terhadap proyek infrastruktur yang dilakukan oleh China. Mereka mengatakan ada banyak hal yang tidak direncanakan dengan benar,

Pemborosan secara finansial dan penggunaan yang dipertanyakan.

Sebuah jalan baru dengan enam jalur yang dibangun oleh China di Port Moresby, misalnya, dijuluki sebagai “road to nowhere” menurut laporan media.

Ini dianggap pemborosan karena jalur tersebut sebenarnya tidak diperlukan.

Persaingan dalam Masalah Listrik

Bahasa dalam perjanjian listrik yang ditandatangani hari Minggu lalu terkesan seperti kecaman bagi Cina.

Kemitraan ini “dimaksudkan untuk berfokus pada :

Pentingnya pembangunan infrastruktur berbasis prinsip dan berkelanjutan yang transparan, tidak diskriminatif, bertanggung jawab terhadap lingkungan,

mempromosikan persaingan yang adil dan terbuka, menjunjung standar yang kuat, memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat Papua Nugini dan menghindari beban utang yang tidak berkelanjutan.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Australia Scott Morrison meluncurkan dana infrastruktur senilai A $ 2 miliar ($ 1,5 miliar) untuk Pasifik Selatan, sementara

Selandia Baru mengumumkan dana sebesar $ 10 juta ($ 6,9 juta) untuk embantu mendorong keterlibatan olahraga dan budaya dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

Persaingan investasi di kawasan ini dimungkinkan akan terus meningkat bahkan memanas.

Garam Langka, Mendag Buka Keran Impor Sebanyak 75 Ton

Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan (Mendag), memastikan bahwa ia sudah menyetujui impor garam dengan jumlah total mencapai 75.000 ton. Enggar menyebutkan bahwa stok ini tak hanya untuk kebutuhan garam konsumsi namun juga digunakan untuk kebutuhan industri.

Butuh Surat Rekomendasi Impor

Menurutnya, impor garam dirasakan perlu guna memenuhi kebutuhan nasional. Disebutkannya, jumlah ini hanya untuk tahap awal saja. Hal ini disebabkan karena kalangan industry juga banyak yang membutuhkannya seperti sebut saja, industri kaca dan juga kertas. Nantinya, penugasan impor bakal diberikan kepada perusahaan pelat merah yakni PT. Garam (Persero).

Enggar yang ditemui hari Senin (31/7) lalu menyatakan. “Jadi hari Jumat kemarin saya undang Bareskrim, Dirjen Daglu (Perdagangan Luar Negeri), dan Dirjen KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) yang mana kami menyatakan siap rekomendasi untuk impor garam konsumsi pada PT Garam sebesar 75 ribu ton.”

Enggar melanjutkan, sekarang ini pihaknya tinggal menunggu saja Kementrian Kelautan dewa poker dan Perikanan (KKP) mengeluarkan surat rekomendari supaya bisa diteruskan oleh Kementerian Perdagangan guna segera mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Ia menambahkan lagi, sesuai dengan UU (Undang-Undang”) yang mengatur bahwa seluruh pergaraman harus mendapatkan rekomendasi dari KKP dan juga menteri terkait, dan dalam hal ini Kemendag dalam mengeluarkan izin impor.

Rekomendasi dari Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menurut dirinya amat sangat dibutuhkan karena persoalan impor adalah masalah teknis yang mana harus diselesaikan berdasarkan realita yang ada di lapangan.

“Sekarang ini yang garam konsumsi itu tetap harus punya rekomendasi dari Menteri KKP dan tetap saja masih PT Garam yang mengimpornya. Kenapa? Karena menteri teknis tentunya lebih tahu dan lebih paham juga ada keseimbangan dari produksi dalam negeri dan lalu kalau terjadi kekurangan maka dibutuhkan izin impor itu,” tukas Enggar. Impor garam yang mana dilakukan oleh PT Gram nantinya akan melalui 3 pelabuhan di Indonesia yakni Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan, dan Ciwandan.

Inflasi Bulan Juli diramalkan 0,35% Akibat Kelangkaan Garam

Laju IHK (Indeks Harga Konsumen) di sepanjang bulan Juli diramalkan mengalami inflasi pada kisaran kurang lebih 0,18% sampai 0,35% secara bulanan (month to month/mtm). Proyeksi ini dinilai lebih rendah apabila dibandingan dengan inflasi bulan Juli tahun 2016 lalu yang saat itu sebesar 0,69%. Bhima Yudistira, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), memproyeksikan, inflasi bulan Juli 2017 sebesar 0,35% dengan kontribusi terbesar berasal dari komponen tingkat harga yang mana diatur oleh pemerintah (administrated price).

Ia menambahkan, dilansir dari CNN Indonesia, “Dampak kenaikan tarif dasar listrik dan juga kenaikan air PAM masih juga dirasakan hingga bulan Juli ini, walaupun cenderung menurun, tidak sebesar bulan Juni.”

Sementara itu, kontribusi dari komponen gejolak harga pangan atau violate foods diperkirakan masih bisa terjaga bersamaan dengan cukup stabilnya harga bahan pangan baik dari sisi ketersediaan pasokan dan juga harga di pasar. Akan tetapi, menurut dirinya, komponen bahan pangan yang mana diprediksi mengalami gangguan adalah garam. “Harga garam mengalami kenaikan dari minggu kedua bulan Juli. Meskipun kontribusinya kenaikan garam ini terbilang kecil apabila dibandingkan dengan komoditas pangan yang lainnya, tapi tetap saja menyumbang inflasi,” jelasnya. Untuk komponen inflasi inti juga masih terbilang rendah. Tapi Bhima melihat bahwa rendahnya komponen ini perlu kita waspadai mengingat ini mencerminkan lemahnya permintaan dari masyarakat